CURUG — Keprihatinan masalah tertingginya jumlah anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kabupaten Tangerang dan menempati posisi nomor satu se-Provinsj Banten sehingga sempat viral tahun lalu itu bikin semua stakeholder Pemkab bergerak bersama menggulirkan program percepatan penuntasan masalah tersebut.
Bahkan Dinas Pendidikan sebagai dinas yang mengurus pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan maka selain program reguler dilaksanakan setiap tahun untuk tahun ini berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) memunculkan Program Pendidikan Kesetaraan di Desa atau disingkat PAKADES.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tangerang Dadan Gandana, saat menyampaikan sambutan pada acara Verifikasi Validasi Data Anak Putus Sekolah di Hotel Yasmin Curug, kemarin (14/11/2023).
Kadisdik Dadan Gandana mengatakan sesuai data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di bulan Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan Drof Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 21.829 peserta didik dari jenjang SD sampai dengan SMA.
“Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia diatasnya melalui program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES),” terang Dadan Gandana yang juga pernah menjabat lama sebagai Kadis DPMPD Kabupaten Tangerang.
Dadan menambahkan program Pakades itu juga implementasi “Desa Peduli Pendidikan” yang telah dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sehingga semua desa se-Kabupaten Tangerang harus mensukseskannya.
Diterangkan Dadan bahwa tingginya angka putus sekolah juga disebabkan karena tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke sistem Dapodik, yang tadinya dari pendidikan formal ke non formal seperti pesantren, serta mereka yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Kendala lainnya yang terjadi karena sekolah tidak menginput perpindahan atau sekolah lanjutan setelah mereka belajar di tingkat sebelumnya atau tidak terdaftarnya peserta didik di aplikasi Dapodik pada Kemendikbud atau EMIS di lingkup Kemenag seperti Pesantren Modern yang tidak mendaftarkan NPSN, Pesantren Salafiyah, atau bahkan SMP dan SMA Internasional yang tidak terdaftar di DAPODIK.
“Hal ini masih terjadi, masalah kesalahan menginput ataupun meneruskan kejenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di sistem Dapodik, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang nantinya akan melibatkan juga beberapa stakeholder lainnya, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Pemerintahan Kecamatan serta seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang.
“Selain kolaborasi dengan sesama OPD, kami pun memandang perlu adanya dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan dengan pelaksanaan program Pakades ini, diantaranya Forum Camat, APDESI, FK-PKBM, Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tangerang, Unsur Perguruan Tinggi, Kepala Satuan Pendidikan Negeri seperti MKKS, K3S, dan UPT SKB Kabupaten Tangerang,” tandasnya.
(Tim)
