Jakarta—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan langkah pengendalian inflasi terutama pada komoditas beras yang kini mengalami kenaikan harga. Pasalnya, beras menjadi komoditas penting yang perlu dijaga, apalagi banyak daerah yang sudah mulai mengalami kekeringan karena dampak El-Nino.
Menurut Tito, di luar negeri seperti India, Thailand, Vietnam juga melakukan kebijakan menahan beras India yang tidak melakukan ekspor beras, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negerinya. Beberapa negara mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.
“Strateginya seperti itu, jadi kita membeli premium, tapi mau melakukan subsidi kepada rakyat kita, nah repot,” ungkap Tito dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Mendagri Minta Pemda Monitor Ketersediaan Pangan Antisipasi El-Nino
Tito menyampaikan Presiden Jokowi sudah memerintahkan pihak Bulog untuk menjaga dan memperkuat cadangan beras terutama di puncak terjadinya El-Nino pada bulan Agustus-September. Jokowi juga menargetkan pemerintah harus memiliki stok beras yang aman kurang lebih 2 juta ton pada bulan Oktober hingga Desember.
“Bulog yang memang ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai stabilisator pangan terutama beras. Tadi kalau kita lihat catatannya yang penting bahwa hampir sama, mengkonfirmasi dari data BPS, harga beras sudah mulai naik dan naik ini karena kurangnya pasokan. Pasokan berasal dari dua, dalam negeri dan luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan Bulog juga telah melakukan intervensi dengan stok yang ada dengan melakukan gerakan pasar murah dan penyaluran cadangan beras pemerintah. Hal ini termasuk melakukan penyebaran stok terutama ke daerah-daerah yang defisit.
“Apakah stok per hari ini dan stok sampai dengan akhir tahun itu kira-kira bisa aman untuk beras? Relatif diperkirakan aman, kita doakan karena ini juga masih berjuang. Terutama menyerap dari dalam negeri maupun yang semua negara bertarung untuk menyiapkan beras untuk warga negaranya masing-masing,” tuturnya.
Selain itu, Tito menekankan soal distribusi beras. Pihaknya meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI/Polri termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait masalah distribusi. Ia mewanti-wanti jangan sampai pasokan beras sudah menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet.
“Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik, ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” tandasnya. (Source ; detik.com)