Pasca kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) masa kepemimpinan Bupati H. Syaifullah AR yang mendorong kepindahan Ibukota Kabupaten Tangerang ke Tigaraksa nampaknya tak mulus namun sempat ‘terseok-seok’ tak kunjung pindah sampai menghabiskan masa periode jabatan bupatinya tahun 1993 – 1998 tak ada pergerakan siginifikan.
Kegamangan para pejabat Pemkab pindah ‘ngantor ke Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang di Tigaraksa bukan tanpa alasan selain faktor jarak tempuh cukup jauh juga minim fasilitas pendukung efek wilayah Tigaraksa yang sebelumnya kawasan hutan pohon karet dan nota bene kategori agak tertinggal berada diujung barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Serang.
Ketika penulis lulus kuliah tahun 1999 dan tahun 2000 eksis bekerja di salah satu koran lokal Tangerang, sempat beberapa kali ketemu Bupati Tangerang Agus Junara (Anggota TNI aktif) keluar dari ruang kerjanya di Gedung Lingkup PU di Puspemkab Tigaraksa, dan secara de’fakto bupati pengganti Syaifullah AR itu yang berani mengawali berkantor di Tigaraksa walau kondisinya masih sepi.
“Tahun 2000 an mulai berangsur-angsur para pejabat dan pegawai Pemkab ngantor di Tigaraksa, Bupati Agus Junara yang mengawalinya diikuti semua pejabat esselon termasuk para anggota DPRD nya juga mulai masuk Tigaraksa,”
Diawali sejumlah gedung perkantoran diantaranya Gedung Lingkup PU yang dipakai ngantor pejabat teras Pemkab Tangerang yaitu Bupati, Sekda, Asda, dan Kabag-kabag, juga ada gedung Kantor Bappeda, kantor Itwilkab (Inspektorat), Gedung Badan-badan dan Gedung DPRD, serta bangunan Gedung Serba Guna (GSG).
Kawasan Puspemkab waktu itu masih terbilang sepi karena cuma ada gedung-gedung tersebut belum ada gedung instansi pelayanan pemerintahan dan instansi vertikal, jalanannya pun masih terbatas belum sebanyak dan semulus sekarang tahun 2023 yang semua jalan sudah terpasang fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu-rambu lalu lintas yang mempercantik kawasan. (Bersambung)
