JAWA BARAT — TAK sedikit kepala desa di Kabupaten Cianjur yang tersandung
masalah hukum. Rata-rata, pemicu permasalahan hukum diakibatkan dugaan penyelewengan anggaran.
Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan masih ada kepala desa yang
tersandung hukum. Dia pun prihatin atas permasalahan tersebut.
“Ini harus jadi cermin bagi kepala desa yang lain. Harus jadi efek jera
juga,” katanya, Senin (20/5).
Dia meminta agar kepala desa mematuhi proses hukum yang dijalani
mereka. Kalau memang terbukti bersalah, harus menerima konsekuensinya.
“Negara kita negara hukum. Taati dan laksanakan dengan sebaik-baiknya,”
tegas Herman.
Bagi kepala desa yang lain, dia meminta agar selalu ingat bahwa jabatan
yang mereka emban saat ini merupakan amanah. Jadi, selama menjabat mereka harus betul-betul dilaksanakan dengan baik.
“Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang bisa menjadi masalah hukum. Ingat, kepala desa itu bukan raja, tapi pelayan masyarakat,” ucap dia.
Anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada desa relatif cukup besar. Bagi kepala desa yang mentalnya mungkin lemah, bisa jadi kondisi itu rentan memicu terjadinya dugaan penyelewengan.
“Manfaatkan anggaran dengan sebaik mungkin sesuai aturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Sekarang alhamdulillah kades-kades punya anggaran. Kalau dulu tidak ada anggaran,” pungkasnya.
(Source ; Media Indonesia.com)
